Tugas Pengantar Manajemen

Disusun oleh     : KELOMPOK 4

Kelas               : 1EB38

Anggota           :

NAMA	NPM	NAMA	NPM
CITRA TRI NOVI H.	22214446	MARSA SALSABILA	26214423
FATMA SITI GHODIJAH	24214052	NOVITA GRACE	28214084
GANIA NOOR ALFISYAH	24214461	REGINA OLIFIA	29214005
HARRI DHINI PRATIWI	24214813	SIANTA	2A214254
LU’LUATUL MA’SUMAH	26214423	-	-

UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2014/2015

BAB I

PENDELEGASIAN WEWENANG

1.1  Pengertian Pendelegasian Wewenang

Delegasi wewenang adalah proses dimana manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahannya.

Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya itu untuk melakukan tugasnya sebagai seorang manajer.

Pendelegasian wewenang merupakan dinamika organisasi, karena dengan pendelegasian wewenang ini para bawahan mempunyai wewenang, sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan delegator (pimpinan). Pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap yang menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja dan adanya kerja sama dalam suatu organisasi/perusahaan. Pendelegasian wewenang dapat memperluas ruang gerak dan waktu seorang manager.

Berikut adalah definisi atau pengertian dari Delegasi oleh beberapa pakar :

·         Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate (utusan) untuk dikerjakannya atas nama delegator.

·         Raplh C. Davis

Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika kita menyerahkan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggung jawaban.

  1.2      Macam-macam pandangan wewenang formal

-Wewenang (authority)

Adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi.Dua pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu:

   1.  Teori formal (pandangan klasik) Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.

    2.   Teori penerimaan (acceptance theory of authority)

Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi (influencee) bukan yang mempengaruhi (influencer). Jadi, wewenang tergantung pada penerima (receiver), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.

Kekuasaan sering dicampur adukkan dengan wewenang, padahal keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, maka kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

• Wewenang Lini (line authority)

adalah wewenang dimana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya, wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi.

• Wewenang Staf (staff authority)

 adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai taf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuisioner, metode observasi, metode wawancara atau dengan menggabungkan ketiganya

Ada 2 tipe staf :

  1.      Staf pribadi , dibentuk untuk memberikan saran,bantuan dan jasa kepada seorang manajer (individual)

  2.    Staf spesialis, disebut sebagai “asisten pribadi” /”asisten staf” untuk memberikan saran,bantuan dan melayani seluruh lini dan unsur organisasi, disebut spesialis karena fungsinya sempit dan membutuhkan keahlian khusus

• Wewenang Staf Fungsional (functional staff authority)

adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini

Keuntungan Wewenang Fungsional :

  1.      Pekerja dapat menarik keuntungan dari para ahli  dari berbagai bidang

Kerugian Wewenang Fungsional :

  2.      Kemungkinan akan munculnya masalah perilaku organisasi yang dikaitkan dengan “melayani dua tuan”.

  3.      Konsekuensinya muncul kecendrungan rival yang berkembang antar departemen

Sumber Konflik Lini-Staf
Faktor-faktor yang dapat menimbulkan berbagai konflik di antara departemen dan orang-orang lini dan staf :

  1.      Perbedaan umur dan pendidikan

  2.      Perbedaan tugas

  3.      Perbedaan sikap    

  4.      Perbedaan posisi

  1.3     POLA PENDELEGASIAN

Pola pendelegasian yang membawa hasil memiliki ciri-ciri khusus yang harus dipahami oleh setiap orang. Ciri-ciri khusus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

  1.    Pendelegasian yang menghasilkan bukanlah pendelegasian pesuruh/babu "Jalankan ini, jalankan itu, lakukan ini, lakukan itu, dsb." Pendelegasian yang sebenarnya tidak berfokus pada prosedur- prosedur dan cara-cara yang digunakan, tetapi terarah kepada upaya pencapaian sasaran/target dan hasil-hasilnya. Prosedur dapat ditetapkan dalam polis/suatu ketentuan, tetapi cara/metode harus dicari sendiri dan dikembangkan oleh setiap pekerja.

 2.     Pendelegasian yang menghasilkan adalah pendelegasian penatalayanan, yaitu pendelegasian yang berwawasan serta bertujuan melayani. Aspek-aspek pendelegasian ini dikemukakan di bawah ini.

     a.       Fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai, dalam upaya menggapai sasaran/tujuan akhir dari organisasi.

    b.      Pendelegasian dilaksanakan dengan sikap hormat yang didasarkan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri sebagai sesuatu yang "berharga", serta memerhatikan harga diri dan kehendak bebas orang lain, di mana setiap pekerja dipandang sebagai subjek, dan bukan objek kerja.

      c.       Pendelegasian yang menghasilkan melibatkan harapan-harapan yang meliputi bidang berikut.

 §  Menekankan pada tercapainya hasil-hasil yang didambakan atau diinginkan pada waktu depan yang telah ditentukan ("desired results").

     a.       Pendelegasian menyatakan dengan tegas tentang apa yang harus dicapai, bukan bagaimana mencapainya, di mana fokus utama diarahkan kepada hasil produksi.

    b.      Pendelegasian memberikan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban membuat/memberi laporan pada awal tugas, dalam tugas, dan akhir tugas untuk diketahui dan dievaluasi oleh pemimpin.

 §  Pelaksanaannya dilandasi pedoman/petunjuk ("guidelines") yang jelas, baik bagi tugas maupun pelaksana tugas. Artinya pendelegasian menyatakan pedoman-pedoman, larangan-larangan, dan batas-batas dimana seseorang harus bekerja/melakukan kewajibannya. Hal ini menolong setiap orang untuk bekerja dengan baik/patut.

 §  Melibatkan sumber-sumber daya ("resources") yang pasti. Pendelegasian menyatakan (disertai dengan pernyataan) akan adanya sumber-sumber daya, antara lain sumber daya manusia, keuangan, teknis, atau organisasi yang dapat dipakai seseorang untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan kepadanya.

 §  Dinyatakan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban ("responsibility" dan "accountability"). Pendelegasian menyatakan patokan yang akan digunakan untuk menilai hasil/prestasi akhir, yang diwujudkan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban kerja yang dapat dilakukan dengan membuat/memberi pelaporan pada awal tugas, dalam tugas, dan akhir tugas untuk diketahui dan dievaluasi oleh pemimpin.

 §  Mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi atau ditindaki ("consequences"). Pendelegasian dapat menyatakan akibat-akibat yang akan terjadi, yang baik maupun yang tidak baik, sebagai hasil dari suatu pekerjaan atau tugas yang didelegasikan. Akibat-akibat ini dapat diukur melalui evaluasi/pengkajian yang dilakukan dengan meneliti deskripsi tugas dan hasil kerja atau produk yang telah dilakukan atau dihasilkan. Dengan menanyakan apakah semuanya ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana, ketentuan dan prosedur, ataukah malah sebaliknya.

    1.4.     Latar belakang dari digunakannya delegasi

Ada alasan delegasi itu diperlukan,di antaranya :

  1.      Memungkinkan atasan dapat mecapai lebih dari pada mereka menangani setiap tugas sendiri

  2.      Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien

  3.      Atasan dapat memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih diprioritaskan

  4.     Dapat mengembangkan keahlihan bawahan sebagai suatu alat pembelajaran dari kesalahan.

  5.      Karena atsan tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan.

  6.    Pendelegasian memungkinkan manajer perawat mencapai hasil yang lebih baik dari pada semua kegiatan ditangani sendri.

  7.      Agar organisasi berjalan lebih efisien.

 8.   Pendekatan memungkinkan manajer perawatvdapat memusatkan perhatian terhadap tugas tugas prioritas yang lebih penting.

  9.   Dengan pendelegasian,memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang,bahkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi untuk belajar dari kesalahan atau kerbrhsilan.

    1.5  Manfaat Pendelegasian Wewenang

 1.      Manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggungjawab dari tingkatan manajer yang  tinggi

  2.      Memberikan keputusan yang lebih baik

  3.      Pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan

 4.  Melatih bawahan memikul tanggungjawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif

 1.6 Hambatan Terhadap Pendelegasian Yang Efektif

 Penyebab keengganan untuk mendelegasikan wewenang adalah :

   a.     Perasaan tidak aman. Manajer enggan mengambil resiko untuk melimpahkan tugas atau mungkin takut kehilangan kekuasaan bila bawahannya terlalu baik melaksanakan tugas.

   b.      Ketidak mampuan manajer. Sebagian manajer bisa sangat tak teratur dalam membuat perencanaan ke depan.

    c.      Ketidak percayaan kepada bawahan

    d.      Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas

   Penyebab keengganan untuk menerima pendelegasian wewenang adalah:

  a.       Perasaan tidak aman bagi bawahan untuk menghindari tanggungjawab dan resiko.

  b.      Bawahan takut dikritik atau dihukum karena membuat kesalahan.

  c.       Bawahan tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban tanggungjawab tambahan.

  d.      Bawahan kurang peracaya diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar

.    1.7 Syarat Untuk Delegasi Yang Efektif

 a.   Kesediaan manajer untuk memberi kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan.

 b.      Komunikasi yang baik antara manajer dan bawahan.

 c. Meningkatkan kompleksitas tugas yang dilimpahkan dan derajat pelimpahan dalam suatu jangka waktu tertentu.

     1.8     Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah:

  1.      Prinsip Skalar

Menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk megetahui:

a.kepada siapa dia dapat mendelegasikan

b.siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya

c.kepada siapa dia bertanggung jawab

Dalam proses penyusunan garis otoritas diperlukan kelengkapan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan dibagi habis. Hal ini digunakan untuk menghindari:

a.gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penangung jawabnya

b.overlaps, yaitu tanggung jawab untuk satu tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang

c.splits, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu-satuan organisasi

  2.      Prinsip kesatuan perintah (unity of command)

Menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Bertanggung jawab kepada lebih dari satu atasan juga akan membuat bawahan dapat menghindari tanggungjawab atas pelaksanaan tugas yang jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain.

  3.      Tanggungjawab, wewenang dan akuntabilitas

Ketika mendelegasikan pekerjaan, akan berguna jika kita selalu mengingat perbedaan penting antara konsep-konsep wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Tanggung jawab ( responsibility ) berarti bahwa seseorang diberikan satu tugas yang seharusnya ia kerjakan. Ketika mendelegasikan tanggung jawab atas suatu pekerjaan, manajer hendaknya mendelegasikan cukup wewenang kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Wewenang, ingat kembali, berarti bahwa seseorang memiliki kekuasaan dan hak untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, menggunakan sumber daya, dan melakukan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, fronisnya, cukup lazim bagi seseorang untuk memiliki tanggung jawab lebih bayak daripada wewenagnya; mereka harus memberikan kinerja sebaik mungkin melalui taktik-taktik pengaruh secara informal sebagai ganti dari mengandalkan diri sepenuhnya pada wewenang.

Ketika manajer mendelegasikan tanggung jawab, bawahan akan dianggap bertanggung jawab atas pencapaian hasil. Akuntabilitas (Accountability) berarti bahwa manajer bawahan tersebut memiliki hak untuk mengharapkan bawahan melaksanakan pekerjaan, dan hak untuk mengambil tindakan perbaikan jika bawahan gagal untuk melaksanakannya. Bawahan harus memberikan laporan keatas mengenai status dan kualitas dari kinerjanya untuk tugas yang diberikan.

BAB II

SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

  2.1  Tantangan Desentralisasi

•      Lingkungan kerja lebih kompleks, tidak pasti. Spt: karakteristik pasar, tekanan kompetitif, dan ketersediaan material

•       Manajer level bawah mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan

•       Manajer level bawah ingin bersuara dalam pembuatan keputusan

•       Keputusannya signifikan

•       Kultur perusahaan terbuka untuk memungkinkan para manajer bersuara tentang apa yang sedang terjadi

•       Perusahaan tersebar secara geografis

•       Implementasi efektif dari strategi perusahaan bergantung pada manajer yang terlibat dan fleksibel dalam membuat keputusan

•       Karakteristik lain dari organisasi, seperti biaya suatu keputusan, preferensi manajemen puncak, budaya organisasi, dan kemampuan manajer tingkat bawah

  2.2 Sentralisasi Versus Desentralisasi

A. Istilah dan Pengertian Sentralisasi :
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Kelemahan

Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama.

Kelebihan

Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan.Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.
Berikut ini, urusan- urusan yang bersifat sentral adalah :
• Luar Negri

• Peradilan
• Hankam
• Moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai uang, dan sebagainya.
• Pemerintahan Umum

B. Istilah dan Pengertian Desentralisasi
Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia

Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.
Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Namun kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Tujuan dari desentralisasi adalah :
• mencegah pemusatan keuangan;
• sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
• Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis.
Desentralisasi dapat dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu:
• Dekonsentrasi wewenang administratif
Dekonsentrasi berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.
• Delegasi kepada penguasa otorita
Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewewenangan manajerial untuk melakukan tugas –tugas khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat.
• Devolusi kepada pemerintah daerah
Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu kepada unit-unit itu untuk dilaksanakan secara mandiri. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif untuk merujuk pada situasi di mana pemerintah pusat mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan , keuangan dan manajemen.
• Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta
Yang di sebut sebagai pemindahan fungsi dari pemerintahan kepada swasta atau privatisasi adalah menyerahkan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab admistrasi tertentu kepada organisasi swasta

2.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi adalah sebagai berikut :
1. Filsafat manajemen
2. Ukuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi
3. Strategi dan lingkungan organisasi
4. Penyebaran geografis organisasi
5. Pengawasan yang efektif
6. Kualitas manajer
7. Keaneka – ragaman produk dan jasa
8. Karkteristik – karakteristik organisasi lainnya

Penyusunan Personalia Organisasi
Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia – orang – orang yang memberikan tenaga, bakat, beraktivitas, dan usaha mereka kepada organisasi.
Penyusunan persoanlia adalah fungsi manajen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Kegiatan – kegiatan penyusunan personalia sangat eraat hubungannya dengan tugas – tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan.
Proses penyusunan personalia :
1. perencanaan sumber daya manusia
2. penarikan pengadaan calon – calon personalia
3. seleksi 
4. pengenalan orientasi
5. pelatihan dan pengembangan
6. penilaian pelaksaan kerja
7. pemberian balas jasa dan penghargaan
8. perencanaan dan pengembangan karir

Perencaan sumber daya manusia:
1. penentuan jabatan – jabatan yang harus diisis

2. pemahaman pasar tenaga kerja
3. pertimbangan kondisi, permintaan, dan penawaran karyawan

           JHA Logemann membagi desentralisasi menjadi dua macam, yaitu:

  1.      Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan         negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan tugas pemerintah. Misalnya, pelimpahan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota, dan seterusnya secara berjenjang.

 2.      Desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dalam lingkungannya. Dalam desentralisasi politik rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah masing-masing.  Desentralisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

     A.    Desentralisasi Teritorial (Kewilayahan), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (autonomie), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan. Dimana daerah otonom tersebut dapat menentukan sendiri kebijakan daerahnya, kecuali kebijakan dalam bidang:

1.      Politik Luar Negeri          5. Moneter      

2.      Pertahanan                       6. Fiskal

3.      Keamanan                        7. Agama

4.      Peradilan                         

2.4  KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI
Keuntungan Sentralisasi:

·   Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan

·   Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.

·   Keseragaman pola pembudayaan masyarakat

·   Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.

·   Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi.

·   Peningkatan resource sharing (berbagi sumber daya) dan sinergi, dimana sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat.

·   Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain, dalam hal ini satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda.

·   Perbaikan koordinasi; koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command.

·   Pemusatan expertise (Keahlian); keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.

·   Kebijakan umum organisasi lebih mudah diimplementasikan terhadap keseluruhan.

·   Menghasilkan strategi yang konsisten dalam organisasi.

·   Mencegah sub-sub unit menjadi independen.

·   Memudahkan koordinasi dan kendali manajerial.

·   Meningkatkan penghematan ekonomi dan mengurangi biaya berlebih.

·   Mampu meningkatkan spesialisasi.

·   Mempercepat pembuatan keputusan.

        KELEMAHAN SENTRALISASI:

    ·   Kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama

·   Melemahnya kebudayaan daerah

·   Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

·   Melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah.

·   Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik.

·   Mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka

·   Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut.

·   Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi.

·   Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja.

·   Peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah.

·   Perspektif luas, tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

·   Kurangnya kemampuan daya saing yang tinggi di dalam kerja sama. Di dalam suatu masyarakat yang otoriter dan statis, daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu, masyarakat akan sangat lamban perkembangannya. Masyarakat bergerak dengan komando yang melahirkan sikap masa bodoh

Keuntungan Desentralisasi:

·   Dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir,

·   Mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati,

·   Memiliki keterampilan interpersonal yang memadai

·   Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

·   Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

·   Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

·   Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

·   Mengakomodasi kepentingan poloitik.

·   Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

·   Keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.

·   Mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan social capital tersebut

·   Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.

·   Mampu membangun partisifasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar0benar dari oleh dan untuk masyarakat.

·   Mampu menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa

·   Memperkuat kongruensi ini, di mana Indonesiadibangun secara kokoh dari kemajemukan daerah dan suku-bangsanya.

·   Membuat pembangunan daerah lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, dan karena itu kemudian diharapkan akan semakin memperkuat negarabangsa Indonesia itu sendiri.

·   Mencegah separatisme, dan karena itu sukses Otonomi daerah pada gilirannya diharapkan memperkuat negara-nangsa Indonesia.

·   Memperkuat demokrasi itu sendiri. Sudah sekitar satu windu otonomi daerah digelindingkan, dan sampai hari ini masih banyak yang meragukan apakah otonomi daerah dapat memperkuat Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

·   Memperkuat persatuan dan kesatuan , karena Indonesia hari ini Penduduk Negara Republik Indonesia terbesar nomor empat di dunia.

·   Menghargai kearifan lokal atau variasi local terbukti  penduduk Indonesia yang multikultural[3]

Kerugian Desentralisasi :

·   Wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi.

·   Sulit dikontrol oleh pemerinah pusat.

·   Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.

·   Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

·   Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

·   Sumber daya manusia yang belum memadai.

·   Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.

·   Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.

·   Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

·   Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah,antar sekolah antar individu warga masyarakat.

·   Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu sebelumnya,sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolahuntuk melakukan pembaruan.

·   Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggarandi alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah.

·   Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotendsi akan menurunkan pendidikan.

·   Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahamisepenuhnya permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan.

·   Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.

·   Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah.

·   Permasalahan keterlambatan di terbitkanya PP tentang pembagian urusan.

·   Pemerintah engan dalam mendelegasikan kewenangan kepada daerah, hal ini terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat di daerah yang di bentuk oleh departemen teknis, pelaksanaan pembiayaanya bersumber dari pusat yang konsekuensinya berkurang inovasi dan kreatifitas di daerah dalam melaksanakan kewenanganya.

·   Sistem hukum dan pembuktian terbalik masih absurd atau kabur sehinga muncul keraguan satuan kerja dalam melaksanakan program atau kegiatan di daerah.

·   Belum optimalnya pengelolahan sumber daya yang berakibat pada rendahnya PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya Rasio PAD terhadap APBD.

·   Belum optimalnya penerapan sangsi dan penghargaan bagi sumber daya manusia aparatur di daerah.

·   Pemekaran ego bagaimana berbagi bagi kekuasaan atau orang mendapat bagian kekuasaan di daerah mencoba memekarkan daerah yang akan menghabiskan APBN negara.

·   Korupsi pemindahan ladang korupsi dari pusat kedaerah.

·   Konflik vertikel dan herizontan, misalnya dalam pelaksanaan pilkada .

·   Munculnya pilkada langsung yang banyak menghabiskan dana dan rawan konflik. Ongkos yang di bayar untuk pilkada (Ongkos Demokrasi) sangat mahal di Indonesia adalah konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah.

Daftar pustaka
http://isnatunnisa.wordpress.com/2012/11/02/05-wewenang-delegasi-dan-desentralisasi/

http://rusmianing-f.blogspot.com/2012/06/kelebihan-dan-kekurangan-sentralisasi.html

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTANSI

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat sekarang ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek termasuk dalam kegiatan bisnis.
Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang – bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemajuan TI juga berpengaruh pada perkembangan akuntansi. Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi.
Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculannya sofware-sofware untuk akuntansi yang dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan.salah satu softwarenya dan sekaligus akan saya jelaskan adalah SAGE ACCPAC ERP

SAGE ACCPAC ERP

Adalah sebuah sistem akuntansi yang dikembangkan dengan arsitektur kelas dunia dan telah memenangkan berbagai penghargaan. Didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan baik besar maupun kecil, Sage Accpac ERP dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai pilihan database. Sage Accpac ERP memenuhi kebutuhan perusahaan akan suatu aplikasi manajemen bisnis end-to-end yang terintegrasi penuh. Sage Accpac ERP memberikan fungsionalitas kerja yang lebih baik dengan kinerja yang tinggi dan kebebasan pilihan bagi penggunanya.

salah satu tampilan dari Sage Accpac ERP

KELEBIHANNYA :

-Efisien dan mudah digunakan
-Kemampuan reporting yang kompeten dapat disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan perusahaan.      Dengan tiga edisi (ERP100, ERP200, dan ERP500)
-Terintegrasi penuh
-Support Windows dan Linux
-Kombinasi desktop base dan web base

Sage Accpac ERP mempunyai dua modul utama yang saling terintegrasi penuh, yaitu Financial Modules dan Operational Modules.

Financial Modules

Modul-modul finansial memenuhi kebutuhan aplikasi akuntansi perusahaan. Modul-modul finansial Sage ERP menyediakan interface yang user friendly untuk menjalankan kegiatan akuntansi dan keuangan perusahaan dan memberikan solusi yang utuh untuk berbagai jenis bidang usaha. Modul-modul finansial meliputi:
-General Ledger
-Accounts Payable
-Accounts Receivable
-Operational Module

Modul-modul operasional menyediakan suatu sistem yang user friendly untuk menjalankan kegiatan logistik dan distribusi perusahaan sehari-hari. Modul-modul operasional meliputi:
-Order Entry / Sales Order
-Purchase Order
-Inventory Control

selain memiliki kelebihan tentunya software ini memiliki kekurangan.kekurangannya yaitu:

-Hanya 1(satu) tipe dari database yang dapat digunakan untuk satu waktu. Jika digunakan untuk Btrieve dan kemudian untuk MSSQL, report sudah harus diganti.
- Sering kali menghabiskan waktu untuk perbaikan data.
-Sumber data ODBC harus dikonfigurasikan dengan tepat.
- Masalah hubungan/connectivity kemungkinan lebih sulit.

Kesimpulan

Sage Accpac ERP dalah sebuah sistem akuntansi yang dikembangkan dengan arsitektur kelas dunia seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan software ini juga telah memenangkan berbagai penghargaan.Sage ERP menyediakan interface yang user friendly untuk menjalankan kegiatan akuntansi dan keuangan perusahaan dan memberikan solusi yang utuh untuk berbagai jenis bidang usaha.

http://yudhislibra.wordpress.com/2010/09/30/macam-macam-jenis-software-akuntansi-berikut-dengan-kelebihan-dan-kekurangannya/
http://berkahinfosolusi.com/

Gara-gara Sehun EXO, Sandal Swallow Indonesia Mendunia

Sandal jepit merk Swallow tiba-tiba menjadi topik populer di linimasa Twitter, apa penyebabnya? Sejak beberapa waktu Twitter diramaikan dengan perbincangan salah satu anggota EXO asal Korea Selatan yang menggunakan sandal jepit Swallow saat beraktifitas ke beberapa negara.

Sehun, salah satu anggota boyband EXO terlihat mengenakan sandal jepit bertali hijau saat berada di Bandara Soekarno Hatta usai mengadakan konser "The Lost Planet" di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9). Sehun pun terlihat kembali memakai sandal swallow tersebut saat berada di Tiongkok dan Thailand untuk mengadakan tour konser-nya.



Hal tersebut pun langsung membuat EXO-L --sapaan untuk fans boyband EXO-- Indonesia merasa kaget karena Sehun mempopulerkan sendal jepit swallow di berbagai negara. Bagi EXO-L Indonesia sandal jepit merupakan alas kaki yang banyak dipakai masyarakat karena nyaman dan murah.

Namun, setelah Sehun secara tak sengaja mempopulerkan sandal karet tersebut beberapa orang memanfaatkannya untuk menjual sandal jepit Swallow secara online. Ajang menjual sandal jepit ini bahkan diikuti pula oleh situs Ebay.

Seorang pedagang yang membuka lapaknya di Facebook menjual sandal jepit seharga 5000 won atau Rp 58 ribu. Adapula yang beresar di linimasa Twitter dengan membandrol harga 20 dolar AS atau setara dengan Rp 200 ribu. Bukan harga yang murah untuk sandal karet yang biasanya kita lihat di toko dengan harga Rp 5 ribu - Rp 15 ribu.

Lalu akun @alvyna23 yang membuat ciapan "Gara2 Sehun EXO, sandal jepit Swallow yang dulu harganya ga sampe 20 rb,sekarang jadi 239 rb' omg sehun." Adapula akun @BukanEggy yang menuliskan jangan gengsi memakai sandal jepit karena sudah go internasional "Bukti Sandal swallow sandal internasional sampe di jual di ebay tapi orang indonesia banyak yg gengsi."

Hingga kini penjual sandal jepit Swallow melalui online semakin banyak. Apakah Anda berminat membeli? hahaha

Pengantar Bisnis Analisis STP dari Prospek Usaha Bisnis yang Diinginkan

Pada penulisan kali ini saya akan menganalisis STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning) tentang Usaha bisnis yang saya cita-citakan yaitu bisnis cupcakes yang akan saya beri nama "Dhini's cupcake".

Analisa Produk Dhini's cupcake
Produk ini kami beri nama Dhini’s cupcake . Nama tersebut diambil dari nama saya sendiri, Harri Dhini Pratiwi sebagai founder dari usaha ini.Toko yang menawarkan Cupcake dengan berbagai macam rasa sesuai dengan selera konsumen seperti original ,strawberry ,vanilla ,coklat dll.

Segmenting  :
Dalam hal ini Dhini's cupcake akan mensegmentasikan aneka cupcake dengan berbagai rasa dan juga aneka roti. Khusus nya untuk para konsumen yang hanya ingin memanjakan lidahnya atau untuk hadiah ulang tahun atau anniversary. Demografik ,aneka cupcake yang ditawarkan oleh dhini's cupcake ditujukan kepada semua kalangan konsumen dan akan beroprasi di daerah pusat perkotaan khusus nya di daerah Jakarta.

Targeting :
Setelah memetakan pasar, tahap targeting seperti namanya adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. Dhini's cupcake mengkhususkan produknya kepada konsumen Pria dan wanita. Berusia remaja sampai dewasa. pecinta kuliner,pekerja,dan pelajar, yang ingin memanjakan lidah mereka dengan aneka rasa cupcake yang di produk sesuai selera mereka.

Positioning
Apabila target pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen.Positioningnya adalah sebagai outlet cupcake yang menawarkan produk yang lezat, unik,dan otlet yang nyaman,trendy dan beda daripada yang lain.dengan slogan "CUP YOUR DAY WITH CAKE" berhrap banyak konsumen yang tertarik dengan produk kami.

Mentri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro

 Pada penulisan kali ini saya akan memperkenalkan Bapak mentri Keuangan RI era Jokowi.Ia adalah Bambang Brodjonegoro.Ia di daulat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

 Prof. Bambang Brodjonegoro, atau lengkapnya Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966. Pria berkacamata ini menyelesaikan pendidikan formal tingkat Strata 1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada 1990. Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Setahun berikutnya, Brodjonegoro melanjutkan pendidikan formal tingkat magister (1991 - 1993) pada University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, sekaligus melanjutkan program doktoral di universitas yang sama hingga 1995. 

Bambang Brodjonegoro dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Sebagai akademisi, karirnya dimulai sebagai staf pengajar di FE - UI hingga merangkak naik menjadi Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi, UI. Kepakaran dan keluasan pengalaman di bidang ekonomi, khususnya terkait desentralisasi wilayah, membuat Brodjonegoro sering diundang sebagai dosen atau guru besar tamu bagi banyak universitas di dalam dan luar negeri. 

Di luar dunia akademik, nama Bambang Brodjonegoro juga dikenal luas mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Pria yang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT. PLN, PT. ANTAM, PT. TELKOM, dan lain-lain. Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan sangat tinggi kepada Brodjonegoro untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen. 

Pihak pemerintah Indonesia sendiri, khususnya di kalangan Departemen Keuangan, juga sudah sangat akrab dengan nama Bambang Brodjonegoro. Bentuk kepercayaan dari pemerintah RI tersebut setidaknya dibuktikan melalui Surat Perintah Menteri Keuangan nomor: PRIN-218/MK.01/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang isinya melantik Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. 

PENDIDIKAN

-SMA Pangudi Luhur Jakarta Tahun 1985

-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 1985 - 1990, SE., Bidang Studi: Ekonomi Pembangunan & Ekonomi Regional. (Strata-1)

-Master of Urban Planing University of Illinois, AS 1991 - 1993, M.Sc (Tata Kota), Bidang Studi: Tata Transportasi & Ekonomi Pembangunan.

-Ph.D in Regional Planning University of Illinois,1993 - 1997, Ph.D (Tata Wilayah dan Perkotaan), Bidang Studi: Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan.

KARIR

-Sebagai MITRA PENELITI, LPEM-FEUI, 1997 - 2005. Proyek:

-Ketua, Formulasi Sistem Rencana Pembangunan, JICA dan Bappenas.

-Koordinator, Jejaring Universitas untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, LPEM - FE UI dan Open Society Institute, Hungaria.

-Ketua, Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dutch Trust Fund, Bank Dunia.

-Ketua, Dampak Ekonomi PT INCO terhadap Ekonomi Lokal dan Nasional.

-Penasehat Kependudukan untuk Indonesia, The Open Society Institute, Hungary.

-Ketua, Formulasi Institusi Transfer antar-pemerintah di Indonesia, Dutch Trust Fund, Bank Dunia.

-Ketua, Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia, JICA.

-Anggota, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Tinjauan Belanja Umum Wilayah di Indonesia, JBIC.

-Anggota, Pembangunan Kemampuan Desentralisasi, JICA.

-Ketua, Dampak Kilang Gas 'Tangguh' terhadap Perekonomian Papua, British Petroleum (BP).

-Ketua, Pembagian Pendapatan Sumber Daya Alam untuk Aceh, Koordinator Menteri Perekonomian.

-Ketua, Kajian Wilayah Perdagangan Bebas di Indonesia, Kementrian Dagang dan Industri.

-Ketua, Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi di Indonesia (2001 - 2005), BAPPENAS.

-Ketua, Strategi Alternatif Pembangunan dan Proyeksi Ekonomi Pulau Batam 2005, Otorita Industri Pengembangan Wilayah (Badan otorita) Batam.

-Ketua, Dampak Situasi Makroekonomi terhadap Permintaan Telekomunikasi Internasional, PT INDOSAT.

-Ketua, Estimasi Permintaan Kebutuhan Telekomunikasi Lokal, PT TELKOM Indonesia.

-Ketua, Peran PT ASTRA Group dalam Perekonomian Indonesia, Yayasan Dharma Bakti Astra.

-Ketua, Model Ekonomi Dampak di DKI Jakarta, BAPPEDA Jakarta.

-Anggota, Kajian Distribusi Semen di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Semen Indonesia.

-sebagai PENELITI SENIOR, Laboratorium Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 2002 – sekarang. Proyek:

-Tenaga Ahli, Ulasan Sejawat Rencana Implementasi Proyek (Individual Action Plan) APEC untuk Rusia, Sekretariat APEC.

-Tenaga Ahli, TA untuk Badan Penasehat Otonomi Wilayah, Bank Pembangunan Asia (ADB).

-Tenaga Ahli, Ulasan Sejawat Rencana Implementasi Proyek (Individual Action Plan) APEC untuk Selandia Baru, Sekretariat APEC.

-Tenaga Ahli, Penentuan Jumlah optimal Propinsi di Indonesia, Kementrian Dalam Negeri dan Kerjasama.

-Ketua, Pemetaan Ekonomi Wilayah di Indonesia, Bank Indonesia.

-Pakar Desentralisasi Fiskal, RENSTRA Nasional untuk Desentralisasi di Indonesia, ADB.

-Pakar Ekonomi Perhubungan, Konsekuensi Ekonomi Kecelakaan Jalan Raya, ADB.

-Ketua, Kebijakan Perubahan (Transformasi) dan Industrialisasi di Asia Tenggara, Yayasan SASHAKAWA.

-Ketua, Strategi Pengentasan Kemiskinan Kota, BAPPENAS.

-Ketua, Penentu Inflasi Regional di Indonesia, Bank Indonesia.

-Ketua, Pembangunan Regional dan Desentralisasi di Indonesia, Bank Mandiri.

-Anggota, Tim Pembentukan Dana Alokasi Umum Indonesia, Kementrian Keuangan, September – Desember 2000 dan April – Agustus 2001.

-Konsultan, Manajemen Sumber Daya Alam USAID, Agustus - September 1999. 

-Konsultan, UNDP/UNSFIR (Kantor Jakarta), Nopember 1998 - Pebruari 1999. 

-Konsultan, UNDP/RBAP, Mei 1998 - Juni 1998. 

-Asisten Peneliti, Regional Economics Applications Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, September 1995 - Agustus 1997.

-Asisten Peneliti, Pusat Ekonomi antar-Universitas, UI Jakarta, 1989 - 1991. ----Tugas: pengumpulan data, analisis data, penyiapan sebagian laporan akhir untuk proyek berikut:

-Evaluasi Ekonomi Sistem Transportasi di Pulau Jawa, 1990-1991, koordinator: -Prof.T.John Kim dan Prof. Iwan J. Azis);

-Analisis Komprehensif terhadap Pembangunan Regional di Indonesia, 1990, Kolaborasi antara IUC Economics Universitas Indonesia dan IDRC Kanada, koordinator: Prof. Iwan J. Azis;

-Evaluasi Rencana Lima Tahun Pembangunan Transportasi di Kalimantan Timur, Indonesia, 1989, koordinator: Prof. Iwan J. Azis.

PENGALAMAN PROFESI

-Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan RI, mulai Januari 2011.

-Direktur Jenderal, The Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic --Development Bank (IDB), 2009 -2011.

-Dekan FE - UI, 2005 - 2009.

-Ketua Jurusan Ekonomi, FE - UI, 2002 - 2005.

-Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal, 2007 - 2008.

-Direktur Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, UI, 2001 – 2004.

-Wakil Direktur bagian Ekonomi Regional dan Riset Infrastruktur, LPEM-FEUI, 1999 – 2002.

-Anggota Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal, 2005 - 2006.

-Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, UI, 1998 - 2001.

PENGALAMAN PENASEHAT

-Komisionaris Independen, PT Adira Insurance, 2006 – 2011.

-Komisionaris Independen, PT PLN, 2004 – 2009.

-Ketua Komite Tata Pamong, Dewan Komisionaris, PT PLN, 2007 - 2009.

-Anggota Tim Penasehat Independen, Asia Bond Fund, PT Bahana TCW Investment, 2007 – 2009.

-Ketua Komite Audit, Dewan Komisionaris PT PLN, 2004 – 2006.

PENGHARGAAN

-Visiting Fellow, The Indonesia Project – Australian National University (ANU), Canberra, Australia, Desember 2004.

-Eisenhower Fellowships, The Single Region Program – Southeast Asia, USA, September – November 2002.

-ISEAS-World Bank Research Fellowship Award (as Visiting Research Fellow), The Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, Maret - Juni 1999.

-Visiting Fellow, The Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand, Maret 1999.

-Academic Scholarship awarded by the Indonesian Government - HEDP, Agustus 1991 - Desember 1995.

-Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia, 1989

Jika dilihat dari semua pengalaman profesi dan karirnya yang sungguh mengesankan dan dapat diacungi jempol dan juga peghargaan-penghargaan yang berhasil diraih oleh bapak Bambang Brodjonegoro, beliau pantas menjadi menteri keuangan.dan semoga bapak Bambang Brodjonegoro dapat menjalankan amanat yang diberikan oleh Pak Joko Widodo selaku Presiden RI.Dan tentunya Ia dapat membawa Negara Indonesia menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Silver Queen produk asli Indonesia

 Mendengar kata "Silver Queen",Pasti yang terlintas di pikiran kita pertama kali adalah "coklat".Silver Queen merupakan brand yang memiliki kesan mewah di mata konsumen. Banyak orang yang menganggap merek untuk produk coklat batangan ini diimport dari negara Eropa. Namun, sebenarnya Silver Queen merupakan asli produk dalam negeri yang diproduksi oleh PT Petra Foods,Bandung 40256 Indonesia.PT Petra Food juga mengelola Ceres dan Delfi, yang dimana banyak orang mengira merek cokelat luar negeri.

 Silver Queen merupakan merek cokelat nasional saat ini merupakan penguasa pasar atas makanan cokelat batangan (chocolate bar) di Indonesia. Dengasn komposisi: Gula, kacang mente, susu bubuk, kakao massa, lemak kakao, pengemulsi lesithin kedelai, garam, pencita rasa vanilli membuat Silver Queen selalu menjadi coklat idola para pecinta coklat.

Silver Queen adalah nama brand sebuah produk cokelat Indonesia yang telah beredar dan cukup digemari di kalangan masyarakat Indonesia, merek ini telah dipasarkan sejak tahun 1956. Inovasi produk Silver Queen mampu menjadikan produk ini tetap eksis dan pasarnya meluas dan kini produk tersebut tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tidak hanya sekedar eksis, sepanjang 50 tahun sejak pertama kali didirikan, perintis cokelat batangan pertama di Indonesia ini juga terus bertahan dari serbuan produk-produk impor dan tetap menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Penjualan Silver Queen mampu memimpin pangsa pasar cokelat utama, yakni sebesar 25% hingga saat ini. Inovasi terakhir yang dilakukan oleh Silver Queen adalah dengan meluncurkan produk terbarunya yaitu Silver Queen Cashew Crunch.

Sadar akan semakin banyaknya inovasi dan semakin banyaknya merek-merek cokelat yang beredar setiap harinya, Silver Queen mengeluarkan ‘adik’ baru yang lebih modern demi mempertahankan eksistensinya, yaitu Sillver Queen Rocker. Tersedia dua varian Silver Queen Rocker ini, yaitu Silver Queen Rocker Dark dan Silver Queen Rocker Milk. Yang akan jadi bahan review kali ini adalah Silver Queen Rocker Dark.

 Beberapa hal yang membuat Silever Queen berhasil “mengelabui” masyarakat Indonesia. Pertama, ia menggunakan nama merek berbahasa Inggris. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia yakin bahwa Silver Queen adalah produk luar negeri. Kedua, cita rasa yang terus berkembang menyesuaikan dengan cita rasa coklat produk luar negeri. Ini membuat masyarakat Indonesia tidak menjadi bosan terhadap cita rasa Silver Queen. Ketiga, Silver Queen dalam iklannya sering menampilkan wajah-wajah dari luar negeri. Hal ini sekali lagi membuat masyarakat Indonesia mengira bahwa Silver Queen adalah produk luar negeri. Keempat, strategi pemasarannya yang efektif dan efisien. Hal ini bisa diketahui dari salah satu indikatornya yakni STP (Segmentation, Targetting, dan Positioning) Silver Queen yang tepat dan terkontrol terus menerus.